Kasus Perdin DPRD Denpasar-Hakim Buka Peluang, Kejaksaan Masih Menunggu

Majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila saat membacakan putusan untuk terdakwa Rai Sutha (bnn/pro)

Denpasar/BaliNewsNetwork-Setelah selesai menyidangkan I Gusti Made Patra dan I Gusti Rai Sutha, dua terdakwa kasus mark up perjalanan dinas (Perdin) DPRD Denpasar, Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar sepertinya sudah lelah melanjutkan perkara ini.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar, Erna Normawati Widodo Putri, beberapa waktu lalu juga memberikan sinyal bahwa dalam kasus ini hanya dua orang inilah (Made Patra dan Rai Sutha) sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.

Tapi beda halnya dengan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila. Dalam amar putusnya untuk terdakwa mantan Sekwan DPRD Denpasar, Rai Suta, majelis sepertinya membuka peluang untuk Kejaksaan agar melanjutkan perkara ini.

Majelis hakim menyatakan, untuk kelanjutan kasus ini menyerahkan sepenuhkan kepada Kejaksaan. “Untuk penyidikan lebih lanjut kami serahkan ke Kejaksaan karena Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan,”terang Sukanila dalam amar putusanya untuk terdakwa Rai Sutha.

Sementara itu,  dikonfirmasi terpisah, terkait adanya ruang atau celah untuk melakukan penyidikan baru, Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) yang juga Humas Kejari Denpasar IGNA Kusumayasa Diputra enggan berbicara banyak.

Dia hanya mengatakan, sesuai pernyataan Kajari Denpasar Erna Normawati Widodo Putri sebelumnya, dalam kasus ini, pihak kejari Denpasar tegas menyatakan bahwa selain sudah ada 2 orang yang bertanggungjawab, juga sudah ada pengembalian kerugian negara”Akan tetapi kami lihat perkembangan nanti “pungkasnya.

Sebagaimana diketahui,  dalam kasus Korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar senilai Rp 2, 2 miliar, selain memakan tumbal mantan PPTK Perdin I Gusti Made Patra, juga mantan Sekwan DPRD Kota Denpasar I Gusti Rai Suta.

Keduanya divonis 1 tahun (12 bulan) penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Keduanya dianggap melanggar Pasal 3 Undang-Undang (UU)  RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. (pro)

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment