Antisipasi Lonjakan Duktang, Pemprov Bali Intensifkan Penertiban di Pintu Masuk

Penertiban penduduk pendatang oleh Polres Jembrana. BNN/IST

Denpasar/BaliNewsNetwork-Mengantisipasi lonjakan  penduduk pendatang (duktang) pasca lebaran, Pemprov Bali mengintensifkan penertiban di sejumlah pintu masuk. Selain meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi pintu gerbang masuk Bali, Pemprov juga menggelontor Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pengendalian Mobilitas Duktang.

Kabid Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Provinsi Bali I Wayan Nuranta mengungkapkan, dana BKK antara lain diberikan kepada Kabupaten Buleleng, Jembrana, Karangasem dan Kota Denpasar.

BKK yang digelontorkan sejak tahun 2010 diberikan dengan jumlah bervariasi. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2016, setiap tahunnya Jembrana memperoleh bantuan Rp 400 juta, Buleleng mendapat Rp 100 juta, Karangasem Rp 300 juta dan Kota Denpasar dijatah Rp 50 juta.

Pada tahun 2017 ada sedikit perubahan karena Pemprov Bali menambah alokasi anggaran bagi Kabupaten Jembrana.

“Tahun ini Jembrana memperoleh Rp 500 juta, sementara jumlah yang diperoleh Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar tetap seperti tahun sebelumnya,” ujar Nuranta di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Denpasar, Minggu (2/7).

Menurut Nuranta, dukungan dana tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov Bali dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Dia berharap, support berupa dana itu dapat mengefektifkan upaya penertiban penduduk pendatang yang jumlahnya diperkirakan meningkat pasca lebaran. Selain itu, Pemprov juga merangkul pecalang dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya penertiban duktang di seluruh kabupaten/kota.

Masih berkaitan dengan upaya penertiban duktang, mantan Komisioner KPU RI I Gusti Putu Artha minta bupati/walikota segera melakukan langkah antisipasi arus balik mudik lebaran.

“Kita harus pastikan ruang demografi dan geografi Bali tetap terjaga dengan baik,” ucapnya.

Selain memperkuat pengamanan dan penertiban di pintu masuk, Nuranta juga menyarankan para bupati/walikota merangkul Majelis Desa Pakraman di wilayah masing-masing.

“Kita memang tak bisa melarang orang masuk Bali karena itu prinsip NKRI, namun kedatangan mereka tetap harus kita seleksi dan harus memenuhi syarat sesuai aturan kependudukan,” imbuhnya. (SID)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment