Walikota Kupang Geram, Kadis PUPR Mangkir di Sidang DPRD

Jonas Salean (kiri) dan Beny Sian. BNN/Amar Ola Keda

Kupang/BaliNewsNetwork-Mangkirnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang dengan beberapa Kepala Bidang dalam sidang DPRD membuat geram Walikota Kupang Jonas Salean. Walikota menyatakan siap memberi teguran keras secara tertulis.

“Saya tahu kesehatan Kepala Dinas PUPR ini kurang bagus, namun harus ada pemberitahuan. Saya sudah perintahkan Sekda untuk segera keluarkan surat teguran untuk Kadis dan beberapa kepala bidang,” tegas Jonas kepada wartawan, Kamis (22/6/2017).

Menurut Jonas, ketidakhadiran Kadis PUPR berkaitan dengan temuan BPKP perwakilan NTT soal penerimaan sewa alat berat milik Pemkot ke pihak rekanan yang dikelola Dinas PUPR. Penerimaan sewa alat berat yang diterima hingga kini masih Rp 50 juta yang belum disetor ke kas daerah.

“Sebenaranya dalam penyewaan ini harus ada SOP-nya. Karena untuk menyewa louder per jam saja Rp 1,6 juta. Seandainya 24 jam sudah cukup besar jumlah sewanya. Belum lagi sewa walas untuk tutup jalan lapen yang berlubang yang dilakukan oleh rekanan, harus ada perjanjian yang jelas karena itu merupakan pungutan daerah yang sudah ada Perdanya,”  kata Jonas.

Sebelumnya, anggota DPRD Kota Kupang menyatakan akan menjemput paksa Kadis PUPR beserta lima kepala bidang yang mangkir dalam sidang.

“Kami DPRD Kota Kupang secara tegas dan merekomendasikan agar Satpol PP segera menjemput mereka yang ada di Dinas PUPR Kota Kupang,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Kupang, Marthinus J. Medah.

Menurut Medah, sikap Kepala Dinas PUPR beserta stafnya patut dilawan karena agenda sidang itu untuk kepentingan masyarakat.

“Kehadiran pemerintah dalam sidang ini  untuk kepentingan dan kesejahtraan masyarakat  sehingga dalam sidang pembahasan pertanggungjawaban anggaran ini setiap kepala dinas harus hadir,” kata Medah.

Anggota Banggar DPRD, Livingston Ratu Kadja mengatakan, sikap Kadis PUPR menunjuka arogansi dan mempermainkan tugas DPRD  sehingga pihaknya berencana memerintahkan Satpol PP untuk menjemput secara paksa.

“Kami minta ketegasan pimpinan sidang agar mereka di jemput paksa saja,  sidang ini tertunda karena ketidakhadiran Dinas PUPR saja,” tegas Ratu Kadja.

Zeyto Ratuarat yang juga anggota Banggar mengatakan, ketidakhadiran Dinas PUPR setiap kali sidang telah melecehkan DPRD. Menurut Zeyto, perlu adanya ketegasan dari pimpinan DPRD terhadap  dinas tersebut karena akan menjadi contoh oleh dinas lain.

“Soal dinas PU-PR kami anggota Banggar minta ketegasan dari pimpinan sehingga bisa menjadi contoh bagi dinas lainya,” tegas Zeyto. (Amar Ola Keda)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment