‎Masih Melarat, Para Bupati se-Flores Curhat ke Menteri Desa PDTT

Menteri Desa Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiEko Putro Sandjojo. BNN/Yunus Atabara

Ende/BaliNewsNetwork-Dalam dialog Hari Pancasila di Taman Permenungan Bung Karno Ende, para bupati se-Flores curhat ke Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo‎, terkait berbagai persoalan yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing. Para bupati mengeluhkan minimnya intervensi pemerintah pusat terhadap setiap pembangunan di daerah.

Bupati Ngada Marianus Sae, menjelaskan bahwa di daratan Flores ada 3 kabupaten yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT keluar dari ketertinggalan. Namun setelah keputusan itu, dari 3 kabupaten itu sama sekali tidak dihargai kerja keras bupatinya, malah Dana Alokasi Khusus dihentikan.

“Saya berpikir ketika saya berhasil membawa Kabupaten Ngada keluar dari ketertinggalan, DAK kami akan naik, malah sebaliknya dihentikan, malah APBD saya yang sebelumnya mencapai Rp 900 miliar bahkan sampai trilyun, sekarang tinggal Rp 800 miliar akibat hal ini. Saya bepikir, lebih baik saya tertinggal dari pada saya keluar dari ketertinggalan, karena saat saya berhasil keluar saya malah diberikan punishment, karena menurut saya ini adalah hukuman dari kementerian,” kata Marianus Sae, Bupati Ngada

Menurut Bupati Marianus, berbicara pembangunan di Ende sebagai Kota Pancasila tidak terlepas dari pembangunan Flores secara keseluruhan, karena saling keterkaitan di dalamnya. Seperti keterbatasan akses infrastruktur wilayah utara. Hal ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Flores secara umum, mulai dari Labuan Bajo Manggarai Barat sampai Larantuka, Flores Timur

“Sekali saya mohon perhatian serius pak Menteri Desa PDTT untuk kami 3 kabupaten, yakni Ngada, Sikka dan Flores Timur yang dihukum setelah keluar dari ketertinggalan,” kata Marianus

EKO PUTRO SANDJOJO-MENTERI DESA PDTT DI ENDEHal senada disampaikan Bupati Nagekeo, Elias Djo. Elias menegaskan sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada, yang baru berusia 10 tahun, sangat berharap agar jalan Pantura Flores yang nyaris putus di ratusan titik saat ini segera diperbaiki. Pada hal sepanjang Pantura Flores memiliki potensi pertanian, keluatan dan perikanan serta potensi wisata yang sangat indah. Namun hal ini tidak terjangkau oleh Tour de Flores (TdF) sehingga tiap tahun  penyelenggaraan TdF hanya melewati jalur selatan

“Mumpung ada pak Menteri Desa PDTT, Ketua Komisi V dan anggota komisi V DPR RI, saya minta untuk trans utara Flores menjadi perhatian serius, karena setiap TdF kami hanya jadi penonton,” kata Bupati Nagekeo

Selain itu, Kabupaten Nagekeo hingga saat ini belum ada instansi vertikal, seperti Kodim, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini sangat berpengaruh pada kemajuan daerah khususnya Kabupaten Nagekeo. Pada hal syarat ‎pendirian instansi vertikal seperti ketersediaan lahan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.

“Selama 10 tahun Kabupaten Nagekeo belum ada satupun Menteri yang berkunjung. Saya minta dengan hormat agar pak Menteri Desa PDTT dan  pak ketua Komisi V DPR RI untuk berkunjung ke Nagekeo, supaya melihat dari dekat kondisi kami di Nagekeo,” kata Bupati Elias Djo.

Wakil Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, menyampaikan terkait pengembangan ekonomi kelembagaan dalam membantuk rantai perekonomian sedaratan Flores dan sekitarnya termasuk pulau pulau yang ada di dalamnya. Hal itu sangat penting, agar rantai ekonomi kelembagaan mampu memajukan perekonomian Flores termsuk Lembata menjadi lebih maju.

“Saya wakil Bupati Lembata yang baru sehari dilantik pak Gubernur, saya minta melalui BUMDes dan Liga Desa dijadikan rantai ekonomi kelembagaan. Saya juga meminta agar pak Menteri dan ketua komisi V DPR RI untuk ke Lembata, melihat berbagai potensi yang ada baik di laut, di darat apalagi di udara,” kata Thomas Ola, yang juga pengamat Ekonomi NTT.

Mentri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo berjanji untuk menyampaikan kepada kementerian terkait, serta kepada Kapolri dan Panglima TNI terkait berbagai persoalan yang sampaikan oleh para bupati se-daratan Flores dan Lembata.

Terkait dengan penghentian DAK dari Kementerian Desa PDT untuk 3 kabupaten yang sudah berhasil keluar dari ketertinggalan, para bupatinya diminta untuk kreatif dan inovatif dalam membaca peluang potensi yang ada dan mencari investor agar berinvestasi di kabupatennya masing-masing.

“Kalau semuanya bergantung kepada pemerintah pusat, maka setiap daerah sampai kapanpun tidak akan mandiri. Terkait instansi vertikal dan akses transportasi, saya akan sampaikan kepada kementrian terkait, termasuk kepada Kapolri dan Panglima TNI,” kata Menteri Desa PDTT

Ketua Komisi V DPR RI Fari Jemi Francis, berjanji untuk membahas seluruh keluhan para bupati sedaratan Flores dan Lembata dalam rapat dengan pemerintah di DPR RI. Terkait permintaan beberapa bupati yang meminta agar segera dikunjungi oleh Komisi V DPR RI, Francis berjanji akan segera turun dalam waktu dekat. Hal itu untuk membuktikan keseriusannya sebagai wakil rakyat dari NTT yang berada di Senayan.

“Kepada bupati sedaratan Flores, silakan hubungi saya dalam waktu dekat saya akan turun. Untuk bupati Nagekeo, saya akan segera turun dalam waktu satu atau dua hari ke depan‎, hal ini sesuai komitmen pak presiden bahwa kita kerja, kerja dan kerja,” kata Francis. (Yunus Atabara)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment