Berstatus DPO, Diana Aman Divonis 9 Tahun Penjara

Foto: bnn/amar ola keda.

Kupang/BaliNewsNetwork-Direktur PT Pancamanah Utama, Diana Aman yang terlibat kasus human trafficking divonis 9 tahun penjara denda Rp 120 juta subsider 3 bulan kurungan. Diana juga diwajibkan membayar uang restitusi kepada ahli waris korban sebesar Rp 25 juta. Sebelumnya Diana dituntut 10 tahun penjara oleh JPU.

Vonis ini dibacakan majelis hakim dalam gelar sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Rabu (31/5).

Saat ini Diana berstatus DPO setelah penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota oleh Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Diana sudah empat kali tidak menghadiri sidangnya.

Menurut majelis hakim, Diana Aman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 4 juncto Pasal 8 juncto 48 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban Yufrida dan membantah tidak mengirimkan Yufrida ke Malaysia,” tegas Ketua majelis hakim, Nuril Huda.

Hal yang meberatkan terdakwa yakni, terdakwa tidak kooperatif bahkan kabur setelah dialihkan status tahanan.

Sementara terdakwa lain, Steven Agustinus dan Yusak divonis 7 tahun denda Rp 120 juta subsider 3 bulan kurungan. Sedangkan terdakwa, Rachmawati, Sela Rica dan Komarudin Wahab divonis 6 tahun penjara denda Rp 120 juta subsider 3 bulan kurungan.

Sementara terdakwa dalam kasus yang sama, Benediktus Sanibabo yang merupakan PNS di Kantor Imigrasi Klas 1A Kupang divonis bebas. Sebelumnya Benediktus dituntut 8 tahun.

Menurut Benediktus, dirinya merasa dikorbankan karena tugasnya hanya menyerahkan paspor ke Yufrida Selan.

“Saya rasa saya dikorbankan. Karena tugas saya bukan mewawancarai pemohon pembuat paspornya Yufrida Selan,” ujar Benediktus.

Terhadap putusan itu, JPU menyatakan pikir-pikir.

“Masih pikir-pikir untuk banding. Kalau untuk terdakwa yang bebas kami akan ajukan kasasi,” tegas JPU, Eirene.

Sebelumnya, Mantan polisi, Eduard Leneng terdakwa kasus human trafficking divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/5).

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut para terdakwa dengan 10 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan wajib membayar kerugian terhadap ahli waris korban sebesar Rp 55 juta. Jika tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun penjara.

Selain Eduard, perekrut lainnya, Martha Kaligula juga divonis 5 tahun penjara, sementara mantan PNS di Kantor Imigrasi Kupang Gostar Moses Bani divonis 4 tahun penjara. Sementara terdakwa Putri Novita Sari divonis 3,6 tahun. Terdakwa Niko Lake, Martil Dawat divonis 3 tahun penjara. Sedangkan terdakwa Martin Tefa divonis 5 tahun penjara.

Ketujuh terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar 200 juta subsider 3 bulan kurungandenda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan diwajibkan membayar kerugian terhadap ahli waris sebesar Rp 5 juta.

Yufrida lahir di Tupan, Timor Tengah Selatan pada 19 Juli 1997. Yufrida direkrut secara ilegal ke Malaysia pada 2 September 2015.

Pada 15 Juli 2016, Yufrida sampai ke rumah orang tua dalam keadaan tak bernyawa. Ketika keluarga korban melihat kondisi jenazah lewat foto, ada banyak jahitan menutup kulit.

Anggota keluarga Yufrida, Metu Selan, lalu melaporkan ke Polsek Amanuban Barat/Batu Putih. Diikuti dengan pemeriksaan jenazah oleh petugas Polres Timor Tengah Selatan dan RSUD Soe, Timor Tengah Selatan.

Data dan tanda-tanda fisik menunjukkan bahwa jenazah tersebut adalah Yufrida Selan, tapi pada paspor yang dikeluarkan oleh Imigrasi Kupang tertulis nama Melinda Sapay, alamat di Tuasene, dan lahir pada 15 Juli 1994. (amar ola keda)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment