Usulan Penggunaan Dana Mendahului Perubahan APBD Flotim  Sangat Tidak Normal, Bukti Perencanaan Tidak Mantap

Bachtiar Lamawuran. BNN/Emnir

Larantuka/BaliNewsNetwork-Usulan penggunaan dana mendahului perubahan APBD tahun anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Pemkab         Flotim) sungguh  mencengangkan publik Flotim.

Pengajuan usulan penggunaan dana  mendahului perubahan yang bersandar pada Silpa tahun anggaran sebelumnya,   dinilai sebagai bukti  ketidakmantapan pemerintah dalam mengemas  perencanaan penggunaan anggaran itu sendiri.

Bahkan restu DPRD  Flotim secara lembaga untuk menerima pengajuan  permintaan tersebut serta membahasnya mencerminkan ketidakmengertian wakil rakyat itu akan aturan main pengelolaan keuangan negara (daerah) itu sendiri .

Bahctiar Lamawuran, mantan anggota DPRD Flotim dua periode  ketika dikonfirmasi terkait  kenyataan tersebut pada Jumat (21/4)  secara blak-blakan  melontarkan pernyataan keprihatinannya akan situasi yang oleh Bahctiar disebutnya sebagai dagelan belaka itu.

Menurut  politisi yang  akrab dipanggil  Abbah Geng itu,  pada prinsipnya sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan  tentang pengelolaan keuangan daerah, tidak termuat satu pasal pun yang mengatur tentang sidang persetujuan  penggunaan dana mendahului perubahan APBD tahun berjalan.

“Itu artinya produk yang dihasilkan oleh Pemerintah dan  DPRD  Flotim tersebut   adalah palsu,” tegas Bachtiar Lamawuran.

Menyinggung soal pemanfaatan  dana  Silpa sebelum perhitungannya serta sebelum mendapatkan  laporan hasil audit BPK, menambah geram Bachtiar.

“Di sinilah letak ketidakmengertian baik oleh teman-teman wakil rakyat terhormat  dan  pemerintah kita. Silpa  harus masuk dalam wilayah sidang perubahan anggaran setelah ada tahapan pertanggungjawaban APBD TA 2016 dan diikuti dengan perhitungan Silpa itu sendiri. Nah onggokan rupiah yang tidak terserap di Tahun Anggaran 2016 itulah yang disebut Silpa, dan ruang pemanfaatannya adalah di  moment perubahan anggaran,” terang Bachtiar.

“Aduh…, lewotanahku, baru triwulan pertama kok, sudah ajukan penggunaan dana mendahului perubahan?,” tanya miris Bachtiar.

Kondisi memprihatinkan ini pun bahkan dilantangkan oleh Mikhael Honi Kolin, SE dalam sidang pembahasan pengajuan penggunaan dana mendahului perubahan APBD TA 2017,Selasa (17/4).

Anggota DPRD  Flotim  tiga periode asal Solor itu bahkan secara tegas  meminta Ketua  DPRD  Yoseph Sani Betan, ST untuk menyudahi   ruang pembahasan itu.

Usai sidang dibuka, Mikhael Kolin langsung menyambar kesempatan  dan langsung meminta pimpinan sidang DPRD   untuk tidak bahas usulan pemerintah tersebut.

“Saya sarankan sebaiknya kita tidak bahas usulan  penggunaan dana mendahului perubahan APBD ini. Coba semua kita cermati syarat-syarat APBD  sebagaimana yang diatur dalam peratruan pengelolaan keuangan negara dan daerah.Bagaimana kita membahas usulan penambahan dana  yang bersumber dari Silpa yang belum kita hitung?  Tambahan pula, kita belum dapatkan laporan hasil audit BPK. Kita jangan paksa diri gunakan Silpa yang kita sendiri belum tau besarannya, apalagi BPK belum final audit. Sebaiknya  tunggu di moment perubahan nanti,” tegas Honi Kolin seraya mengajarkan hakikat Silpa itu .

Ketegasan Mikhael Kolin itu justru dipatahkan dalam  penjelasan Assiten II Petrus Pemang Liku,  yang menekankan argumentasi kemendesakan, terutama  point ketiadaan dana  pada beberapa OPD baru. (Emnir).

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment