Rendah  Penyerapan APBD Flotim, Penjabat Bupati  Akan Beri Sanksi pada Pimpinan OPD

Apolonia Corebima, SE., M.Si, Kabag Pengendalian Pembangunan Setda FLores TImur. BNN/Emnir

Larantuka/BaliNewsNetwork.com-Rendahnya penyerapan APBD  Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2017  untuk tri wulan pertama, mengundang Penjabat Bupati Flores Timur Eman Kara untuk bersikap tegas. Sanksi tegas akan diberikan kepada pimpinan OPD yang tidak berjalan sesuai target dan kalender kerja yang telah ditetapkan.

Penjabat Bupati Emanuel Kara, SH  sebagaimana yang diungkapkan Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Flotim Apolonia Corebima, SE.,M.Si  ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/4) mengungkapkan, pemberian sanksi tersebut  telah disampaikan Penjabat Bupati dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBD Tri wulan pertama belum lama ini.

Ketegasan sikap  Emanuel Kara  itu akan  diawali dengan penandatangan  komitmen  realisasi target  antara para pimpinan OPD dan dirinya selaku Penjabat Bupati   pada 25 April  2017  mendatang.

“Jadi telah menjadi ketetapan, di akhir bulan Juli nanti semua urusan administrasi lelang  harus telah selesai. Target tersebut  harus terealisasi di akhir Juli ini. Oleh karena itu akan ada penandatangan realisasi target  antara  semua pimpinan OPD dan Penjabat Bupati. Pak Penjabat bahkan telah menegaskan akan memberikan sanksi bagi pimpinan yang tidak  memenuhi target yang telah ditetapkan. Seperti apa sanksi itu, saya tidak tau. Intinya di akhir bulan Juli, semua urusan administrasi lelang harus telah selesai,” tutur Apolonia Corebima.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD TA 2017 Tri Wulan pertama  per 31 maret 2017 di ketahui realisasi  keuangan untuk  urusan belanja langsung baru mencapai 6,83 persen. Sementara realisasi fisik (pengadaan barang dan jasa) baru menembus level 2,01 persen.  Sedangkan realisasi DAK  masih bertengger di tempat alias 0 persen.

Menyinggung soal kendala yang  menyebabkan rendahnya penyerapan APBD tersebut, Apolonia  dalam penjelasannya mengungkapkan bahwa faktor perencanaan  yang dibuat di tahun yang bersamaan serta belum terbentuknya organisasi pengadaan barang dan jasa akibat keengganan staf yang bersertifikasi   untuk bertindak sebagai PPK-krena takut dengan bayangan hokum- merupakan kendala besar yang  berdampak pada lambannya proses tender  yang berdampak langsung pada rendahnya penyerapan APBD  itu.

“Walau demikian ada beberapa paket yang telah  lelang perencanaan kini sedang berproses di ULP. Ada pula yang sedang proses lelang. Masalahnya banyak PNS yang bersertifikasi pengadaan barang da jasa takut  menerima posisi PPK lantaran trauma dengan kisah  proses hukum yang telah mendera beberapa oknum PPK. Namun semuanya semakin siap, intinya di akhir Juli nanti semua urusan administrasi lelang  telah final,” tegas Apolonia.   (Emnir)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment