OPINI – Yohanis Yudas Gobang Harus Segera Diberhentikan Sebagai Aanggota DPRD Sikka

Oleh Meridian Dewanta Dado, SH. Advikat Peradi – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Wilayah NTT  (TPDI-NTT). bnn/ist

Berdasarkan aturan perundang-undangan, maka sama sekali tidak ada alasan hukum apapun bagi Partai Golkar Sikka untuk menunda-nunda proses pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota DPRD Sikka periode 2014-2019 dari Partai Golkar yaitu Yohanis Yudas Gobang yang telah menjadi terpidana korupsi dalam kasus Proyek Pembangunan Puskesmas Boganatar tahun anggaran 2007 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 536 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 Februari 2016.

Ketua DPRD Sikka Rafael Raga yang juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Sikka sama sekali tidak dibenarkan apabila menjadikan adanya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dari terpidana Yohanis Yudas Gobang itu sebagai alasan untuk tidak melakukan proses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Yohanis Yudas Gobang dari kursi DPRD Sikka.

Sebab dalam berbagai aturan perundang-undangan yang terkait dengan landasan atau alasan pemberhentian tidak dengan hormat anggota DPRD telah ditegaskan oleh pasal 405 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yaitu anggota DPRD diberhentikan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Begitupun pasal 200 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tatib DPRD sama-sama menegaskan bahwa dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau melakukan tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 536 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 Februari 2016 yang memvonis Yohanis Yudas Gobang dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan mengenai pengertian dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara pidana, maka rujukannya adalah dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan : Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap adalah Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dan atau Putusan kasasi.

Dengan demikian, upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh terpidana Yohanis Yudas Gobang sama sekali tidak bisa mengaburkan makna dan fungsi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 536 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 Februari 2016.

Oleh karena itu bila Rafael Raga selaku Ketua DPD Partai Golkar Sikka dan juga selalu Ketua DPRD Sikka tidak segera memotori upaya pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Yohanis Yudas Gobang dari kursi DPRD Sikka, maka Rafael Raga layak untuk disebut sebagai pihak yang nyata-nyata melecehkan aturan perundang-undangan dan bahkan Rafael Raga justru telah membangkang dari perintah Ketua DPD Partai Golkar NTT Ibrahim Agustinus Medah yang beberapa waktu yang lalu telah melontarkan titah agar Partai Golkar Sikka segera memproses pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Yohanis Yudas Gobang sebagai anggota DPRD Sikka. (*)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment