Warga Eks Timor Timur Tagih Janji Gubernur NTT

Warga eks Timor Timur ketika demo di kantor Gubernur NTT menuntut sertifilasi tanah yang selama ini mereka tempati. bnn/dok

Kupang/BaliNewsNetwork-Warga eks Timor Timur (Timtim) yang menetap di Desa Oebelo, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menagih janji Gubernur NTT, Frans Lebu Raya untuk mendapat kepastian terkait sertifikat tanah seluas 3 hektare yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat.

Mereka menuntut pemerintah NTT segera menerbitkan sertifikat hak atas tanah yang kini mereka tempati, sehingga memiliki status hukum yang jelas, karena tanah tersebut merupakan hibah dari pemerintah pusat bagi warga eks Timtim sejak 1999 lalu.

“Sudah enam kali dilakukan pertemuan dengan pemerintah, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan terkait sertifikat atas lahan tersebut,” kata koordinator pengungsi eks Tim-tim, Gecio Azale Viana, melalui rilis yang diterima BNN, Minggu (2/4/2017).

Status hukum kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikasi tanah bagi 52 KK warga negara Indonesia eks Timtim yang mendiami RT 18 RW 007, Desa Oebelo, Kabupaten Kupang yang selama 14 tahun di lahan seluas 3 hektar belum mendapatkan kejelasan.

“Persoalan ini menunjukkan bahwa masalah agraria yang terjadi di negeri ini sengaja dibiarkan oleh negara. Sertifikasi tanah merupakan suatu keharusan bagi negara untuk memberikan legalitas secara hukum kepemilikan tanah yang sudah rakyat tempati,” kata Gecio.

Dia menjelaskan, jumlah masyarakat eks Timtim yang mendiami lokasi tanah di desa Oebelo RT 18 RW 007 saat ini telah mencapai 52 KK atau sebanyak 381 jiwa dengan ukuran rumah 6 M X 6 M.

Anggaran yang digunakan untuk membangun resetlemen merupakan dana hibah pemerintah Jepang sebesar Rp 53 miliar pada tahun 2003.

“Secara umum tanah ini merupakan redistribusi dari pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia eks Timor-Timur sebagai korban kegagalan politik rezim orde baru,” jelas Gecio.

Persoalan tidak adanya dokumen legal kepemilikan tanah, jelas Gecio, telah menyebabkan hadirnya persoalan lain di bidang sosial dan ekonomi. Dengan alasan bahwa tidak adanya sertifikat tanah maka masyarakat yang menetap di atas tanah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengarapan lahan untuk sektor pertanian demi perbaikan kesejaterahan ekonomi.

Melihat pada mata pencaharian masyarakat yang mayoritas petani dan buruh serabutan akan sangat sulit mencapai kesejahteraan bila tidak memiliki sertifikat tanah. Hal ini pun akan berdampak pada akses masyarakat dalam mendapatkan pendidikan dan kesehatan, dan akan terjerumus masyarakat ke dalam jurang kemiskinan.

Pemerintah Selalu Mangkir

Dari audiens dengan pemerintahan Kabupaten Kupang, aksi blokade jalan Timor Raya pada 28 oktober 2015 dengan hasil pembentukan tim kerja percepatan penyelesaian masalah oleh Bupati Kupang, tim kerja pun membuat rapat bersama dan mengundang pihak PU Bidang Cipta Karya NTT akan tetapi pihak PU Cipta Karya selalu mangkir.

“Tim kerja melakukan koordinasi dengan pihak Propinsi NTT (Biro Tata Pemerintahan) untuk mengfasilitasi pertemuan bersama. Tercatat selama lebih dari 1 tahun kami telah lakukan pertemuan resmi sebanyak empat kali akan tetapi tidak ada langkah progres pengsertifikasian lahan,” tandas Gecio.

Dalam hasil audiens bersama Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat “pendudukan” kantor gubernur beberapa waktu lalu, lagi-lagi mereka diminta untuk bersabar dan memberi waktu untuk pemerintah dapat bekerja menyelesaikan persoalan 52 KK WNI eks Timtim.

Rakyat tak mungkin lagi menunggu, menunggu dan menunggu, Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Rakyat (APR)-NTT menyatakan sikap :

1. Mengecam upaya pembiaran dan apatisme pemerintahan Propinsi NTT dalam menyelesaikan masalah sertifikasi lahan 3 Ha bagi 52 KK WNI eks Timor-Timur di RT 18 RW 007 Dusun 4, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

2. Menuntut Pemerintahan Provinsi NTT untuk segera melakukan sertifikasi lahan 3 Ha bagi 52 KK WNI Eks Timor-Timur di RT 18 RW 007, Dusun 4, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. (Amar Ola Keda)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment