Patra Kena Setahun – Terbukti Korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar

Terdakwa I Gusti Made Patra. Bnn/pro

Denpasar/BaliNewsNetwork-Majelis Hakim Tipikor pimpinan Sutrisno akhirnya menjatuhkan vonis 1 tahun penjara terhadap terdakwa kasus mark up perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar I Gusti Made Patra.

Selain dijatuhi hukum penjara setahun, pada siding Kamis (30/3) majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider satu bulan penjara.

Dalam sidang yang digelar hingga pukul 19.00 Wita itu, mejalis hakim dalam amar putusnya menyatakan sependapat dengan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Denpasar yang menyebut terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporiasi”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 17 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasa Tidak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20  tahun 2001 tentang Perbahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun,” tegas hakim Sutrisno dalam amar putusanya.

Majelis dalam amar putusanya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dimohonkan oleh JPU. Dimana pada sidang sebelumnya, tim JPU Kejari Denpasar menuntut agar terdakwa dihukum penjara selama 1,5 tahun, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan penjara.

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringakan.  Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, terdakwa ikut menikmati fasiltas karena pernah ikut melakukan kegiatan perjalanan dinas.  Sedangkan hal yang meringakan, terdakwa belum pernah dihukum, dan sudah mengembalikan kerugian negara.

Dalam amar putusanya disebutkan pula, terdakwa bersalah karena membaut laporan sesuai dengan tagihan yang dijukan oleh trevel tanpa melakukan pengujuan meteriil terkait tagihan yang ajukan oleh travel.

Mejelis juga menyebut, dalam menggunakan jasa travel selama melakukan perjalanan dinas juga tanpa dibekali perjanjian kerja sama sebagaimana diatur dalam Peratuan Menteri Kuangan RI.

Sementara atas putusan itu, terdakwa yang didampingi penasihat Suroso,  menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga menjadi sikap JPU, Aggung Jayalantara, Dewa Lanang dan Dewa Narapati.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” sebut JPU Kejari Denpasar itu. (pro)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment