Patra Dituntut Penjara1,5 Tahun – Korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar

Terdakwa I Gusti Made Patra. bnn/pro

Denpasar/BaliNewsNetwork-Setelah mengalami penundaan beberapa kali, agenda tuntutan sidang kasus korupsi Perjalanan Dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar dengan terdakwa mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) I Gusti Made Patra, akhirnya digelar Rabu (15/3).

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor itu, terdakwa Patra oleh tim Jaksa Kejari Denpasar dituntut hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 6 bulan penjara.

Jaksa Dewa Lanang dalam amar tuntutanya yang dibacakan dihadapan majelis hakim pimpin Sutrisno menyatakan, terdakwa Patra tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagimana dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipkor jo pasal 64 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUP.

Tapi terdakwa Patra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagamana dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipkor jo pasal 64 ayat 1 KUHP, jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUP.

“Memohon kepada mejelis hakim untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 tahun 6 bulan dan dendan Rp 50 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tegas Jaksa Dewa Lanang.

Sebelum menjatuhkan tuntutan, jaksa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Yang memberatkan, kata Jaksa, perbuatan terdakwa yang tidak baik megemban amanat sebagai PPTK telah mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan yang meringankan, terdakwa mengakui kesalahannya dan terhadap kerugian negara yang sudah terjadi telah dilakukan pengembalian.

Terhadap tuntutan jaksa itu, kuasa hukum terdakwa, Suroso akan mengajukan pembelaan pada sidang berikutnya.

Seperti diberitakan sebelumnnya, dugaan kasus korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.292.268.170, sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Bali ini, sudah menyeret mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Denpasar I Gusti Agung Rai Sutha menjadi tersangka.

Dalam dakwaan menyebutkan, angka tersebut diambil dari realisasi pembayaran Rp 12.263.641.875,  pengeluaran yang sesuai ketentuan Rp 9.881.249.979 dan kerugian keuangan negara Rp 2.452.391.896. Jumlah tersebut dikurangi pengembalian sesuai audit BPK Rp 160.123.726.

Polanya, dalam dokumen pelaksana anggaran (DPA) Sekretariat Dewan (Sekwan) Kota Denpasar 2013 pada program peningkatan kapasitas lembaga DPRD, terdapat anggaran perjalanan dinas yang dimuat dalam DIPA Sekwan dengan rincian pembahasan rancangan Perda Rp 4.321.200.000, kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan dewan Rp 6.329.550.000.

Selanjutnya dalam APBD perubahan yang tercantum dalam DPPA Sekwan tanggal 23 September 2013, nilai anggaran kegiatan tersebut berubah menjadi Rp 19.177.205.000.

Sebelum Perdin terlaksana, diusulkan oleh komisi kemudian usulan komisi dibawa ke rapat pimpinan (rapim) yang diikuti pimpinan komisi, pimpinan badan, pimpinan fraksi, dan pimpinan dewan. Setelah agenda sesuai dalam rapim, barulah usulan Perdin disahkan badan musyawarah (bamus).

Setelah menetapkan jadwal, barulah ditunjuk PPTK, yang bertugas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain mengendalikan pelaksana kegiatan, melampirkan perkembangaan pelaksana kegiatan, menyiapkan dokumen pelaksana kegiatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan realisasi pelaksana kegiatan, lalu berkoordinasi dengan lembaga yang dikunjungi.

Atas tugas tersebut, terdakwa kemudian berkoordinasi dengan Gede Wira Kusuma Wahyudi, untuk mengkoordinasikan dengan  Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata.  Travel itu kemudian mengajukan paket perjalanan sesuai daerah tujuan Perdin DPRD Kota Denpasar. Terdakwa kemudian mempersiapkan surat perintah tugas dan surat perintah Perdin.

Lalu, terdakwa membuat daftar penerimaan biaya Perdin yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan Sekretaris DPRD Kota Denpasar. Dalam Perdin, mereka dapat uang harian (uang makan dan uang saku), biaya transport pegawai, biaya penginapan, uang representatif,  sewa kendaraan dalam kota, plus sopir dan bbm dibayarkan secara lumpsum.

Perbuatan terdakwa Parta, telah menyebabkan memperkaya pihak travel agen yakni Sunda Duta Tour & Travel dan Bali Daksina Wisata dan orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp Rp 2.292.268.170. (pro)

Editor: Rahman Sabon Nama

 

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment