Ketua DPRD Badung Tersangka Kasus Pemerasan Izin Kondotel

Kombes Pol Kennedy dan Kombes Pol Hengky Widjaja. bnn/sid

Denpasar/BaliNewsNetwork-Polda Bali menetapkan status Ketua DPRD Badung, Putu Parwata sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap pengusaha kondotel yang hendak mengurus izin usaha di Badung pada tahun 2016 lalu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bali, Kombes Pol Kenedy menjelaskan, penetapan status tersangka karena Putu Parwata terbukti meminta sejumlah uang kepada salah satu pengusaha kondotel untuk memuluskan perizinannya di wilayah Kuta Selatan.

Baca: Polda Bali Ralat Status Tersangka Ketua DPRD Badung

“Sekarang (Putu Parwata-red) sudah resmi jadi tersangka,” ujar Kombes Pol Kennedy saat dikonfirmasi pada Senin (30/1) di Polda Bali.

Menurutnya, sebelum ditetapkan jadi tersangka, politisi PDIP ini sudah sempat diperiksa selaku saksi pada 2 November 2016 lalu dan penyelidikan kasus ini selama 3 bulan.

Meski politisi senior ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Putu Parwata.

“Kami masih mengembangkan kasus ini,” ujarnya.

Kasus ini mencuat ke publik berawal dari surat kaleng yang masuk ke Direktorat Reskrimsus Polda Bali. Dalam surat kaleng tersebut menyebutkan tentang adanya dugaan jual beli perizinan kondotel di Gumi Keris yang menyeret nama Ketua DPRD Badung Putu Parwata.

Sekitar tahun 2015 lalu, Parwata juga pernah berurusan dengan Polda Bali untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyerobotan jalur hijau di kawasan Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Badung. Namun pada saat itu, Parwata menjadi Komisaris PT Pada Bagia yang merupakan pemilik Penarungan Residence.

Kabid Humas Polda Bali AKBP Hengky Widjaja menjelaskan dalam kasus kondotel yang menyeret Ketua DPRD Badung tersebut, sudah ada 14 nama yang sudah diperiksa oleh Polda Bali. Namun dari 14 nama tersebut ada yang masih status sebagai saksi.

“Sudah ada 14 saksi yang diperiksa. Saat ini yang sedang dilakukan penyidik adalah periksa saksi-saksi secara projustitia,” ujarnya, melalui pesan singkat WA, Selasa (31/1).

Menurut Hengky Widjaja , Parwata melanggar Udang Undang Tipikor pasal 2, 3, 11, dan 12.

Selain itu, penetapan tersangka setelah kepolisian cukup memiliki alat bukti seperti keterangan saksi, bukti berupa aliran dana yang masuk ke rekening yang bersangkutan dan surat-surat penting lainnya. (Sid)

Editor: Rahman Sabon Nama

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment