Sekwan Dicecar Soal Keterlibatan Travel dalam Perdin

Sekwan Kota Denpasar Rai Suta bersaksi untuk terdakwa Gusti Made Patra. Foto: BNN/Pro

Denpasar/BaliNewsNetwork-Sidang kasus dugaan mark up perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar dengan terdakwa Gusti Made Patra, sudah berlangsung cukup lama. Tapi hingga saat ini, bagaimana sejarah kedua biro perjalanan atau travel bisa menjadi “partner” para wakil rakyat untuk melakukan perjalanan dinas belum juga terungkap.

Bahkan, Sekretasris Dewan (Sekwan) Rai Suta saat bersaksi juga mengatakan tidak tahu bagaimana kedua travel itu bisa masuk. Yang jelas, kata Rai Suta di hadapan majelis hakim pimpinan Sutrisno, kedua travel yaitu Bali Daksina dan Sunda Duta sudah menangani perjalanan dinas sebelum dia masuk di lingkungan Sekretariatan Dewan.

Rai Suta mengatakan, semua yang mengatur perjalanan dinas dewan adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Nah ditahun 2013 yang menjabat sebagai PPTK adalah terdakwa Patra.

“Saksi tahu, siapa yang menunjuk travel untuk mengatur perjalana dinas,” tanya JPU Dewa Lanang.

“Kalau yang menunjuk travel saya tidak tahu, tapi yang jelas yang mengatur semua perjalanan dinas adalah PPTK,” jawab Rai Suta.

Jaksa lalu menanyakan soal kenapa beberapa paket perjalanan yang ditawarkan oleh travel selalu disetujui. Ditanya soal ini, Rai Suta menjab tidak tahu.

“Dalam Perwali (Peraturan Walikota-red) apakah disebutkan boleh menggunakan travel?,” tanya jaksa Dewan Langan.

“Memang tidak ada,” jawab Rai Suta.

“Travel memberikan service dan pasti tidak mau rugi, sedangkan service itu dibebenkan kepada nagera, jadi siapa yang diuntungkan di sini, apakah saksi mendapat sesuatu dari travel,” tanya Jaksa Agung Jayalantara yang dijawab saksi yang diuntungkan adalah travel.

Jaksa lalu menyinggung soal adanya partisipasi dari travel usai ditemukan kerugian negera dalam Perdin tahun 2013. Jaksa menanyakan kepada saksi kenapa travel mau mengembalikan uang.

“Apakah ini gratifikasi sehingga travel ini masih bertahan dan menangani perjalanan dinas,” singgung jaksa.

Jaksa lalu bertanya soal real cost sebagaimana diatur dalam Perwali yang mengatur soal Perdin.

“Karena real cost Perdin adalah tanggungjawab perorangan, harusnya siapa yang menyetorkan bukti-bukti adalah yang melakukan perjalanan dinas, bukan travel,” kata Jaksa.

Rai Suta kemudian menjelaskan soal pencairan real cost  yang dimaksud. Real cost cair setelah pihaknya melalui bendahara mendapatkan bukti-bukti sah dalam perjalanan dinas yang dilakukan.

“Apakah dalam melakukan perjalanan dinas, menginap di hotel Bali Daksina? Kenapa dokumen yang bapak anggap sah itu dari Bali Daksina, bukan dari hotel tempat menginap,”sindir Jaksa.

Sementara Hakim Sutrisno kembali menerangkan soal Peraturan Menteri Keuangan No. 113/2012 yang memboleh setiap perjalanan dinas menggunakan jasa pihak ketiga, tapi harus dilakukan dengan kontrak dan penjanjian.

“Pertanyaan saya, apakah dengan Bali Daksina itu ada dilakukan kontrak,” tanya Hakim Sutrisno yang dijawab tidak tahu oleh saksi. (pro)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment