Yan Richard Mboeik Resmi Dicopot Sebagai Ketua DPP PKPI NTT

Herry Batileo dan Ketua Umum. Foto: balinewsnetwork/amar ola keda.

Kupang/BaliNewsNetwork— Ketua DPP PKP Indonesia NTT, Yan Richard Mboeik resmi dicopot. Pencopotan itu sesuai Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PKP Indonesia Nomor : 018/SKEP/DPNPKP IND/III/2016, tentang Pergantian Susunan Personalia DPP PKP Indonesia NTT Periode 2016-2021.

Diktum keputusan itu berisi, Pertama, memberhentikan DPP PKP Indonesia NTT dibawah pimpinan Sdr. Drs. Yan Richard Mboeik dan menyatakan Surat Keputusan DPN PKP Indonesia No. 08/SKEP/DPN PKP IND/II/2016, tanggal 05 Pebruari 2016 tentang Susunan Personalia PKP Indonesia NTT Periode 2016-2021 TIDAK BERLAKU.

Kedua, mengangkat pengurus DPP PKP Indonesia NTT Periode 2016-2021, dengan susunan sebagai berikut, Ketua, Herry F. F. Battileo, SH, Sekertaris, Jeftha M. P Sooi, SE dan Bendahara, Debora M.S. Keputusan ini ditetapkan dan berlaku pada tanggal 23 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Isran Noor sebagai Ketua Umum serta Takudaeng Parawansa sebagai Sekertaris Jenderal.

Selain itu surat Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor, AHU.4.AH.11.01-84 tertanggal 20 September 2016, perihal Penegasan Susunan Personalia DPN PKP Indonesia yang ditujukan kepada Haris Sudarno, menyatakan ketua umum masih berada dibawah kepemimpinan Isran Noor sesuai surat keputusan kementrian Hukum dan HAM RI nomor, M.HH-19.AH.11.01 tahun 2015. Surat Edaran KPU Pusat nomor, 528/KPU-9/2016, tanggal 22 September 2016, yang diedarkan ke KPU seluruh Indonesia pada poin 3 alinea terakhir, tetap berpedoman kepada kepengurusan berdasarkan keputusan Kemenkumham nomor, M.HH-19.AH.11.01 tahun 2015, dengan ketua umumnya tetap Isran Noor.

Pada poin 4 alinea terakhir menyatakan, demi pilkada ditingkat provinsi,kabupaten/kota, surat dukungan tetap ditandatangani Isran Noor selaku ketua umum. Dan, untuk pengurus partai tingkat provinsi surat, keputusan pengurus ditandatangani oleh Isran Noor.

“Mengacu pada surat keputusan tanggal, 23 Agustus 2016, maka legalitas Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia Nusa Tenggara Timur telah mempunyai kekuatan hukum dan aktivitas partai berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Isran Noor melalui surat tertulis yang diterima media ini, Kamis (9/12/2016).

Menanggapi pernyataan yang tersebar dimasyarakat bahwa, Yan Mboeik masih menjabat sebagai ketua PKP Indonesia NTT, dia mengatakan, konsolidasi Yan Mboik memperdayai pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP), Dewan Pimpinan Kota/ Kabupaten (DPK) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) serta konstituen PKP Indonesia NTT tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tindakan melawan hukum.

“Tindakan yang dilakukan saudara Yan telah mencoreng serta merugikan eksistensi dan kepentingan organisasi PKP Indonesia NTT,” jelas Isran.

Isran menghimbau kepada seluruh kader partai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan dan akar rumput penjuang PKP Indonesia NTT, agar tidak lagi termakan isu menyesatkan yang tidak berdasar dalam bentuk apapun sehingga akan membawa organisasi PKP Indonesia NTT menyimpang dari tujuan luhur partai ke depan.

Ketua PKP Indonesia NTT berdasarkan legitimasi yang diperoleh, Herry F.F. Battileo, SH mengatakan, fungsi dan wewenang saudara Yan Richard Mboeik mengatasnamakan PKP Indonesia NTT telah di cabut sejak tanggal SK dikeluarkan DPN PKP Indonesia tanggal 23 Agustus 2016 sah menurut hukum. Pencabutan itu membuat Yan Mboeik tidak dapat menjalankan roda aktivitas organisasi.

“Yan Mboeik sudah diberhentikan sejak tanggal 23 Agustus 2016, dengan demikian wewenang dan fungsinya sebagai ketua PKP Indonesia NTT telah dicabut. Semua aktivitas saudara Yan Mboeik mengatas namakan partai PKPI NTT sampai saat ini adalah suatu tindakan melawan hukum, karena tidak mempunyai dasar pijakan,” tegas Herry.

Herri menambahkan, atas nama pengurus PKP Indonesia NTT yang telah ditunjuk oleh DPN, maka pihaknya akan melaporkan Yan Mboeik ke pihak yang berwenang karena telah melakukan aktivitas organisasi diluar koridor hukum.

“Saya atas nama pengurus PKP Indonesia NTT yang telah di beri surat keputusan  oleh DPN PKP Indonesia akan mempertimbangkan untuk melaporkan saudara Yan Mboeik ke pihak yang berwenang karena telah menciderai citra partai,” tegas Herri.

Herry mengajak seluruh Pengurus Partai baik di tingkat Provinsi (DPP) maupun Pengurus Kabupaten/Kota (DPK) diseluruh NTT dan simpatisan yang ingin bergabung agar mengetahui dan segera melakukan komunikasi sekaligus konsolidasi dengan sekretariat DPP PKPI NTT yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 009 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT Telephon (0380) 8430082 dengan nomor Hp. 085239120600. (amar ola keda)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment