Terbukti Korupsi, Bendahara Dinas KB Flotim Dituntut 4 Tahun Penjara

Ilustrasi korupsi. Foto: balinewsnetwork/amar ola keda.

Kupang/BaliNewsNetwork— Sidang kasus dugaan korupsi pada Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flotim tahun 2014-2015 dengan terdakwa Maria Roslin Marosa Koten selaku bendahara pengeluaran pada dinas tersebut, Rabu (30/11/2016) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Kupang.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Fredik Bere selaku JPU Kejari Flotim dipimpin majelis hakim, Fransiska Paula Nino didampingi hakim anggota Jemmy Tanjung dan Yelmi. Terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Angri Fah.

Dalam tuntutan JPU Kejari Flotim, Fredik Bere menegaskan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menurut JPU, perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur dan diancam dalam dakwaan primair namun perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditegaskan JPU, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maka terdakwa dituntut selama 4 tahun penjara dan terdakwa diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, jika terdakwa tidak membayar denda tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selain hukuman badan dan denda, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 184 juta. Jika, terdakwa tidak membayar UP tersebut satu bulan setelah putusan hakim berkekuatan tetap maka seluruh harta benda terdakwa akan disita untuk dijual untuk menutupi kerugian negara. Dan, jika itupun tidak mencukupi maka akan ditambah dengan pidana kurungan selama 2 tahun.

Usai PU membacakan tuntutan, Fransiska Paula Nino selaku hakim ketua menunda persidangan hingga pekan dengan agenda pembacaan pembelaan (pledoi) dari kuasa hukum terdakwa.

Untuk diketahui, indikasi korupsi yang dilakukan oleh tersangka yakni membuat kwitansi fiktif dalam pembelanjaan di Dinas KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Flotim.

Belanja yang difiktifkan oleh tersangka seperti belanja ATK, suku cadang dan beberapa belanja lainnya pada Dunas KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Selain itu, ada beberapa kegiatan yang kwitansinya dipalsukan oleh tersangka. Bahkan, ada belanja yang tidak dilakukan sama sekali namun dibuatkan kwitansi palsu oleh tersangka. (amar ola keda)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment