Bendesa Kaliakah Jadi Tersangka Kasus Bansos

Ilustrasi korupsi

Jembrana/BaliNewsNetwork-Bendesa Adat Kaliakah, I Nyoman Bs akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial. Ia dinilai menyalahgunakan Bansos Provinsi Bali tahun 2013-2014 senilai sekitar Rp. 300 juta lebih yang sudah diterimanya.

Kajari Negara, Anton Delianto di dampingi Kepala Seksi Pidana Khsus (Kasi Pidsus) Suhadi, Senin (03/09/2016) mengatakan, pihaknya memutusan meningkatkan status Nyoman Bs dari saksi menjadi tersangka karena semua data dan barang bukti mengarah padanya. Guna mendalami kasus ini, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Nyoman Bs.

“Pemeriksaan ini sudah ditunda beberapa kali karena beberapa alasan. Selain karena ada halangan pribadi tersangka juga karena kuasa hukumnya berhalangan,” terang Suhadi, kemarin.

Kasus ini mulai ditangani sejak awal tahun 2016.  Nyoman Bs dijadikan tersangka karena berdasarkan data tim pernyidik, penggunaan bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah provinsi Bali selama tahun 2013 dan 2014 dinilai disalahgunakan. Dalam dua tahun tersebut, pihak desa adat mengajukan proposal bantuan ke Pemprov Bali. Dana ini menurut proposal tersebut digunakan untuk memperbaiki Pura Dalam Desa Adat Kaliakah.

Sebetulnya sebelum tahun 2013 pihak desa adat sudah mendapat bantuan dana sosial dari pemerintah untuk memperbaiki Pura Dalam. Dan itu sudah selesai dilakukan. Namun setelah proposal yang diajukan ke Pemprov Bali tahun 2013 dan 2014 cair, panitia menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain. Dana yang digunakan jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar Rp. 300 juta.

“Dana yang cair dari Pemprov Bali ini tidak digunakan untuk memperbaiki Pura Dalam seperti permohonan awal. Karena renovasi sudah selesai dilakukan. Dana tersebut diduga digunakan untuk kepentingan lain yang tidak ada hububngannya dengan renovasi Pura,” ujar Suhadi.

Sementara untuk laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bansos yang sudah dikucurkan, pihak desa adat menggunakan foto-foto Pura yang sudah selesai direnovasi. Menurutnya, pihak kejaksaan masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bali. Penghitungan kerugian Negara dilakukan untuk melengkapi berkas perkara yang sudah nyaris rampung. (don)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment