Bansos Tidak Kunjung Cair,  Rapat Banggar Diwarnai Aksi WO Anggota Dewan

Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Buleleng di ruang rapat gabung komisi. Foto: balinewsnetwork/Wisnaya.

Singaraja/BaliNewsNetwork-Suasana ruang gabungan komisi di Kantor DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/8) pagi kemarin menjadi sedikit buyar. Hal itu setelah dilaksanakan Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Buleleng bersama tim anggaran pemkab buleleng yang berlangsung di ruang rapat gabung komisi di lantai II gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No.2 Singaraja, mengenai pencairan bansos yang telah diajukan anggota DPRD Kabupaten Buleleng untuk ditahun 2016 ini.

Biaya bansos yang dijatah masing-masing anggota dewan sebasar Rp 500 juta rupiah dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 22,5 milyar untuk  tahun 2016 tidak bisa dicairkan. Melainkan bansos untuk ditahun 2016 akan dicairkan pada awal tahun 2017 mendatang.

Hal itu akibat terbentur waktu penyusunan anggaran, terlebih Kabupaten Buleleng akan melangsungkan Pilkada pada 2017 mendatang.

Dalam rapat banggar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adi Purnawijaya, S.Sos, dihadiri oleh sleuruh anggota Banggar Dewan. Sedangkan ekesekutif dipimpin langsung Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Buleleng Ir, Dewa Ketut Puspaka, MP, didampingi Asisten II Drs Ida Bagus Made Geriastika, Asisten III Drs Ketut Asta Semadi, MM, Kepala Bappeda Ir Gde Darmaja, M.Si, dan sejumlah pejabat teras Pemkab Buleleng.

Rapat yang berlangsung panas hingga diwarnai walk out (WO) sejumlah anggota DPRD Buleleng, kebanyakan dari Fraksi PDIP itu, akhirnya berujung penundaan pencairan.

Dana hibah dan Bansos jatah anggota DPRD Buleleng senilai Rp 22,5 miliar yang seharusnya cair ditahun 2016 ini malah mundur dan akan dicairkan pada tahun 2017 mendatang, tepatnya selesai pelaksanaan Pilkada Buleleng.

”Dana hibah dan Bansos lewat DPRD untuk thaun 2016 ini tidak bisa cair. Kita akan bahas lagi tahun 2017 mendatang,” ungkap Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP saat dikonfirmasi usai rapat Banggar.

Lebih jauh tutur Puspaka, Buleleng meraih WTP terbaik karena patuh pada segala peraturan yang berlaku, termasuk peraturan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, sambung dia, dalam pencairan dana hibah dan Bansos ini harus berpayungkan hukum yang jelas agar tidak mencederai WPT yang diraihnya tahun ini.

”Dana hibah dan Bansos itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kami sependapat dengan dewan, tetapi dalam  realisasinya harus ada payung hukumnya,” tandas Sekkab Puspaka.

Payung hukumnya sudah ada berupa Perbup? ”Memang benar sudah ada Perbup No.33 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, tetapi persyaratan untuk memenuhi aturan ini yang sulit dipenuhi,” jawab Sekkab Puspaka.

Bahkan jelas Puspaka, dalam pencairan Bansos itu uangnya sudah ada tetapi yang menjadi kendala kesulitan memenuhi regulasi yang ada.

”Uang hibah dan Bansos sudah ada, regulasi sudah ada, tetapi sulit memenuhi regulasi itu,” tegasnya lagi. (ina)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment