Bidan Pelaku Praktek Aborsi Ilegal Diperlakukan ‘Istimewa’

Bidan Dewi Bahren ketika diperiksa penyidik Polres Kota Kupang . Foto: Timor Express/ist

Kupang/BaliNewsNetwork-Penegakan hukum di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tergolong masih diskriminatif. Kondisi ini mungkin sudah menjadi tradisi yang tak bisa dirubah sehingga kemudian menjadi hal yang lumrah. Bahkan, NTT menduduki peringkat kedua sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Salah satu contoh penegakan hukum di NTT masih diskriminatif, yakni kasus aborsi ilegal dengan terdakwa seorang bidan ternama di Kota Kupang, Bidan Dewi Bahren. Pasalnya, meski kasus ini sudah dalam proses persidangan, terdakwa Bidan Dewi sendiri tidak ditahan dan bebas berkeliaran di luar hingga saat ini. Ironisnya, terdakwa Bidan Dewi  tak ada gejala sakit.

Saat masih proses penyelidikan berkas kasus ini,  Bidan Dewi selalu beralasan sakit. Bahkan, selalu pingsan saat hendak ditahan penyidik kepolisian Sektor Kota Kupang. Kasus ini pun sempat bolak-balik bahkan sempat mandek di tangan penyidik jaksa. Hingga sampai proses persidangan, terdakwa yang juga anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kupang ini masih menyandang status tahanan rumah. Pada hal, dari segi perbuatan pidananya, terdakwa harus ditahan.

Berbagai dugaan publik bahkan pernyataan miring bermunculan. Sebagian menduga, Bidan Dewi diperlakukan istimewah. Bahkan, ada dugaan adanya uang pelicin mengalir ke kantong oknum jaksa bahkan hakim.

Kritikan para pakar hukum, pemerhati keadilan bahkan profesor hukum pun dianggap sampah. Tak ada yang mampu merubah keadaan.

Lukas Mbulang, salah seorang advokad belum lama ini mengatakan, dari segi pidana, Bidan Dewi seharusnya ditahan. Dia menjelaskan, jika kasus itu sedang ditangani jaksa, maka status tahanan terdakwa menjadi kewenangan penyidik jaksa. Tetapi, jika sudah dilimpahkan ke pengadilan maka akan menjadi hak subjektif hakim ketua yang memimpin sidang.

“Tahanan rumah itu kan waktu kasus ini masih ditangani jaksa. Jika sudah dilimpahkan ke pengadilan, menjadi hak subjektif hakim ketua. Terdakwa seharusnya ditahan,” tegas Lukas.

Ketua majelis hakim, Eko Sunaryo ketika dikonfirmasi terkait hal ini sepertinya saling lempar tanggungjawab. Dia menyarankan agar wartawan menanyakan saja ke Humas Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Herbert Harefa.

“Bukan kewenangan saya untuk menjawabnya, tanyakan saja ke pak Herbert,” kata Eko.
Terpisah, Humas Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Herbert Harefa mengatakan, status Bidan Dewi Bahren merupakan hak hakim ketua yang memimpin sidang.

“Ditahan atau tidak seorang terdakwa itu haknya hakim ketua,” tandas Eko.

Untuk deketahui, praktek aborsi ilegal yang dilakukan Bidan Dewi ini sudah berlangsung lama dan terselubung. Kasus ini terungkap ketika beberapa warga yang merasa curiga dengan tempat praktek tersebut. Kecurigaan warga semakin kuat saat salah seorang pasien dalam kondisi hamil mendatangi tempat praktek Bidan Dewi di Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang.

Selang beberapa hari, warga melihat kondisi wanita tersebut sudah kembali normal. Yakin akan kecurigaan mereka selama ini, beberapa warga mendatangi kantor polisi mengadukan hal tersebut.

Mendapat laporan itu, polisi langsung menggerebek tempat praktek milik Bidan Dewi. Dalam penggrebekan itu, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa alat serta obat-obatan untuk melakukan aborsi.

Di hadapan polisi, korban (pasien,red) mengaku jika proses aborsi janin dibantu Bidan Dewi Bahren. Atas pengakuan itu, keesokan harinya tim Dokpol Polda NTT melakukan penggalian janin yang tak jauh dari tempat praktek terdakwa. (amar)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment