Dosen STIKOM Bali Dilantik Jadi Anggota Komisi Informasi Daerah Bali

Gubernur Bali melantik Komisi Informasi Daerah Bali periode 2016-2020.  I Gede Agus Astapa (dua dari kiri). Foto: bnn.com/ist

Denpasar/bnn.com-Dosen STIKOM Bali  I Gede Agus Astapa, S.Sos., MM dilantik untuk kedua kalinya sebagai anggota Komisi Informasi Daerah Bali. Agus Astapa bersama empat rekananya yang menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Bali Periode 2016-2020  yaitu  I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan,S,Sn, I Made Wijaya,SH, I Gusti Ngurah Wirajasa,SE dan Drs. Ketut Suharya Wiyasa.

Acara pelantikan dilakukan oleh Gubernur Bali I Made Mangku Pastika bertempat di gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Sabtu (04/06/2016), juga dihadiri oleh Ketua KI Pusat Abdulhamid Dipopramono, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah,  Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Bali dan undangan lainnya, termasuk Ketua STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya mengatakan KI Daerah Bali diharapkan lebih baik lagi selama lima tahun ke depan.  Dia mengatakan, keterbukaan informasi di Bali tidak pernah disumbat.

“Sejak saya menjabat gubernur 28 Agustus 2008 saya berjanji bertemu rakyat Bali setiap bulan. Ya simakrama (dialog) tiap akhir bulan kita gelar sampai sekarang. Mereka bebas bicara,  setelah itu saya menggelar  Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS). Teman-teman dari Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Sumatera Barat kalau Minggu besok masih di Bali datang ke Lapangan Renon depan kantor gubernur. Anda bisa lihat PB3AS nanti,” ajak Mangku Pastika

Usai dilantik, Agus Astapa mengatakan, sengketa informasi di Bali masih rendah. “Di Bali baru ada 12 sengketa informasi, ini sangat rendah dibandingkan dengan daerah lain yang mencapai ratusan atau bahkan ribuan,” kata Agus Astapa, yan juga dosen STIKOM Bali ini.

Sementara itu. Ketua KI Pusat, Abdulhamid Dipopramono  mengatakan Bali tingkat sengketanya selama 4 tahun hanya 12 sengketa. Di daerah lain ada sampai 1.000 sengketa. “Tetapi bukan berarti Bali tidak ada masalah informasi. Bisa jadi rendah sengketa karena masyarakat sungkan membawa sengketa ke KI,” ujar Abdulhamid.

Namun di Bali, menurut Abdulhamid keterbukaan informasi sudah ada penyalurannya. Ada simakrama yang dilakukan Gubernur Bali setiap akhir bulan. Kemudian ada Forum Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS).

“Sekarang Jakarta sudah mau meniru Bali membuat PB3AS. Saat ini PB3AS hanya ada di London, Inggris dan Bali. Artinya Bali sudah berusaha membuka saluran informasi. Teman-teman KI di seluruh Indonesia saya minta tiru Bali,” ujar Abdulhamid. (rsn/nusa)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment