Lima Bulan Kepala Desa dan Perangkatnya  Belum Terima Gaji

Ketut Lihadnyana. Foto: bnn.com/tar

Amlapura/bnn.com-Ini berita tak sedap tapi sungguh terjadi di Bali. Sudah lima bulan ada kepala desa atau perbekel dan perangkat desa belum menerima gaji. Ironinsi memang. Masalahnya bukan karena ketiadaan uang melainkan tidak professional mengelola keuangan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau biasa disebut APBDes.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinis Bali Ketut Lihadnyana di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Senin (06/06/2016) ketka menghadiri evaluasi lomba desa tingkat Povinsi Bali.

“Saya cukup prihatin. Gara-gara tak profesional mengelola APBDes, ada kepala desa atau perbekel dan perangkatnya sudah lima bulan atau hingga bulan Mei ini belum  menerima gaji,” kata Lihadnyana tanpa menyebut desa mana. “Yang jelas ada,” ujarnya.

Menurut Lihadnyana, setelah ditelusuri rupanya ada kepala desa dan perangkatnya yang belum memahami pengelolaan keuangan desa sehingga lambat menyusun  APBDes.

“Sesuai auran, Oktober-Desember  harusnya sudah dimohonkan kepada kabupaten, untuk dilakukan verifikasi APBDes. Sehingga, maksimal 31 Desember APBDes sudah disahkan. Tetapi, kenyataannya banyak desa di Bali tak bisa memenuhi tahapan tersebut,” bebernya.

Dia menyebut, kalau APBDes tidak disahkan tepat waktu maka konsekwensnya adalahi kepala desa dan perangkatnya tidak bisa merealisasikan program pembangunan di desanya. Karenanya Lihatdnyana meminta para perbekel atau kepala desa segera belajar menyusun ABDes sehingga mampu merealisasikan program pembangunan sesuai aturan yang berlaku, guna menghindari masalah di kemudian hari.

Disebutkan, program pembangunan di desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa  harus selaras dengan program kabupaten/kota, tidak bisa jalan sendiri-sendiri yang berpotensi terjadi tumpang tindah. Hal seperti ini sudah diingatkan oleh Komisi Pemberantasa Korupsi (KKP).

“Kalau terjadi ada perbedaan, maka tujuan pembangunan dari provinsi, kabupaten dan desa menjadi tidak selaras sehingga sasaran pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat tidak tercapai. Akibat yang lebih jauh, justru menyalahi atauran sehingga membuka peluang KPK masuk,” urainya. (tar)

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

About the Author

Leave a comment